Kinerja Inspektorat Mlempem

Tak Berani Tindak Perangkat Pengemplang Pajak

 

Nganjuk, Memo

Kinerja Itwilkab (Inspektorat Wilayah Kabupaten) Pemkab Nganjuk mendapat kritikan pedas dari anggota dewan dan sejumlah aktifis penggiat anti korupsi Nganjuk. Pasalnya saat ini banyak sekali perangkat desa yang ditengarai menunggak pajak. Ironisnya seolah tak punya nyali dan terkesan mlempen, dinas yang dipimpin Dr Bambang Eko Suharto itu tak berani bertindak tegas.

Padahal data base mengenai tunggakan pajak itu sudah berada di tangan Itiwilkab.   Menggelembungnya penunggak pajak yang disandang para perangkat desa itu terungkap saat sejumlah aktifis anti korupsi hearing dengan komisi A DPRD Nganjuk, Jumat ( 21/6 ) siang, di gedung Wakil Rakyat Jl Gatot Subroto Nganjuk.

“Sampai saat ini, Itwilkab belum pernah menyampaikan hasil pemeriksaan perangkat yang terindikasi menggelapkan wajib pajak yang dikelola di desanya,” ujar Supiono, ketua komisi A DPRD Nganjuk.

Jika diruntut dari awal, sebetulnya banyak diantara mereka sudah dinyatakan bersalah. Tapi Itwilkab tidak berani menyampaikan ke publik.“Jika terbukti melakukan penggelapan secara sah, sebaiknya kasus perangkat yang bersangkutan bisa dilimpahkan ke aparat kepolisian,” kata Supiono

Artinya, lanjut Supiono seharusnya sudah tidak lagi adanya pembinaan atau sejenisnya. Karena dalam pembinaan malah menjadi tumpul di masyarakat. Yang terlihat, penunggak pajak tetap berkeliaran dan tak tersentuh hukum,” tegas Supiono.

Bahkan, Gundi Sintara, SH, MH, menyampaikan bentuk pembinaan dari Itwilkab kepada para penunggak pajak yang berstatus perangkat desa sudah tidak laik lagi dibuat satu acuan. “Pembinaan dari Itwilkab itu bagaikan kasus perselingkuhan yang tiada habisnya. Dibina tapi ujung-ujungnya di ajak berdamai dengan kompensasi tertentu. Sing penting etunge, “ ujar Gundi Sintara.

Sedang Supriyono, LSM Mapak menuding Itwilkab, tidak berani tegas “Di Itwilkab dalam pemeriksaan, ditemukan data yang jelas dan banyak. Tapi tidak berani menindaklanjuti dalam bentuk yang konkrit, “ papar LSM yang getol memerangi korupsi di Nganjuk ini.

Dalam hal ini, Itwilkab harus bertanggungjawab atas kejadian semua ini. Sebab sudah jelas melakukan pelanggaran kok dibiarkan saja. “Kalau sudah tahu melakukan penyimpangan, perangkat itu harus diberi sanksi berat. Berupa pemecatan atau penghentian sementara sampai bisa mengembalikan uang yang dipakai,” katanya

Senada dengan wakil rakyat Supriyono juga berharap dugaan penggelapan pajak itu segera dilimpahkan ke pihak kepolisian. Sepanjang tindakan pelanggaran tersebut memenuhi kriteria unsur pidana. Kebanyakan dari mereka, mengaku orangnya Bupati. Sehingga Itwilkab selaku pemeriksa tidak berani mengungkap kebenaran.  “ Jangan melempem dan jangan takut semua itu titipan siapa. Begitu salah dan terbukti, harus ditindak sesuai aturan,” tuturnya. ( tgh )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>